HUKUM PEMBUKTIAN

Pembuktian berarti :

1. Mnunjukkan peristiwa2 yg dapat diterima oleh panca indra.

2. Memberi keterangan ttg peristiwa2 yg tlh diterima tersebut.

3. Menggunakan pikiran logis.

Sistem / Teori Pembuktian

1. Pembuktian berdasar keyakinan hakim belaka (conviction intime)

Hakim hanya cukup mendasarkan terbuktinya suatu keadaan berdasarkan atas

keyakinannya semata dengan tanpa terikat pada suatu peraturan hukum.

2. Pembuktian Menurut UU yang Positif (Positief wettelijk bewijs theorie / formele

bewijstheorie)

Hakim terikat oleh alat2 bukti yg telah ditentukan dlm UU, hakim tdk dapat

mengikuti keyakinannya. Meskipun hakim belum yakin tetapi seseorang telah

terbukti sesuai yang tertera dlm UU, maka ia wajib menjatuhkan pidana. Begitu

sebaliknya.

3. Pembuktian Menurut UU yang Negatif (Negatief Wettelijk bewijs theorie)

Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana bila sedikitnya tlh terdapat alat bukti yg

tlh ditentukan UU dan ditambah keyakinan hakim yg diperoleh dr adanya alat2

bukti tsb.

Wettelijk berarti : sistem ini berdasar UU.

Negatief berarti : meskipun dlm suatu perkara tlh trdpt cukup bukti sesui UU,

hakim belum boleh menjatuhkan pidana sebelum ia memperolh keyakinan

tentang kesalahan terdakwa.

KUHAP menganut sistem ini (baca : Pasal 184 KUHAP)

4. Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim atas Alasan Logis (conviction raisonne/

Vrije bewijstheorie)

Hakim tdk terikat pd alat2 bukti sebagaimana yg termaktub dlm UU, melainkan

hakim scr bebas memakai alat2 bukti lain asalkan smua bdasarkan alasan2 logis.

Alat-Alat Bukti (Bewijsmiddelen)

Ialah alat yang dipakai untuk membantu hakim dalam menggambarkan kembali

mengenai kepastian pernah terjadinya peristiwa pidana.

Kekuatan Pembuktian (bewijskracht)

Ialah kekuatan / bobot pembuktian dari masing2 alat bukti  thd peristiwa yg

didakwakan.

Dasar pembuktian (bewijsgrond)

Ialah isi dari alat bukti. Keterangan saksi bhw ia melihat sesuatu disebt alat bukti,

sedangkan isi dari apa yg didengar, dilihat atau dialaminya disertai dg alasan2

mengapa ia melihat, mendengar dan mengalami disebut sebagai dasar pembuktian.

Beban Pembuktian (Bewijslast)

Menyangkut tentang siapa yang diwajibkan utk membuktikan. KUHAP menganut

asas Pre sumption of innocence), maka beban pembuktian diserahkan pada pihak yg

mendakwa (JPU)  (lihat Pasal 66 KUHAP).

Alat2 Bukti (Bewijsmiddelen)

Menurut Pasal 184 (1) KUHAP

a. Keterangan Saksi.

b. Keterangan ahli

c. Surat

d. Petunjuk

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan Saksi

Harus memuat 2 syarat :

a. Syarat formil

Keterangan saksi dianggap syah apabila diberikan dibawah sumpah (Psl 160 (3)

KUHAP)

b. Syarat Materiil

Isi kesaksian tersebut hrs mengenai hal2 yg ia dengar sendiri, ia lihat sendiri,

dan ia alami sendiri dg menyebut alasan dr pengetahuan itu (Pasal 1 butir 27

KUHAP).

Prinsip dlm alat bukti saksi :

a. Saksi harus disumpah (baca Psl 161 (2) tapi baca juga Psl 185 (7))

b. testimonium de auditu tdk dapt digunakan sbg kesaksian (penjelasan Psl 185 (1))

c. Unus testis nullus testis / een getuige is geen getuige{kecuali pemeriksaan

perkara cepat (baca juga Psl 185 ayat (3) dan (4)}

Ada orang2 tertentu yg dikecualikan dr kewajiban menjadi saksi dan memiliki hak

tolak (verschoningsrecht):

1. Orng2 yg disebut dlm Pasal 168 KUHAP

2. Org yg krn pekerjaan, harkat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia

(Psl 170 KUHAP)

Orang2 yang tidak perlu disumpah tetapi dapat mjd saksi (kesaksiannya tdk mengikat

hakim) bdsr Pasal 171 KUHAP:

1. anak yg berumur dibawah 15 tahun dan belum pernah kawin.

2. org sakit ingatan /sakit jiwa.

Keterangan Ahli

1. ahli (deskundige)

Org ini hanya mengemukaan pendapatnya ttg suatu persoalan yg dimintai

pendapatnya tanpa melakukan pemeriksaan.

2. Saksi Ahli (Getuige Deskundige)

Org ini menyaksikan barang bukti atau saksi diam (silent witness), ia melakukan

pemeriksaan dan mengemukakan pendaptnya.

3. Orang Ahli (Zaakkundige)

Org ini menerangkan ttg sesuatu persoalan yg sebenarnya juga dpt dipelajari

sendiri oleh hakim, namun akan memakan banyak waktu.

Yang dimaksud dlm KUHAP adl apabila ahli tsb menyatakannya di sidang

pengadilan dg bersumpah atau berjanji atau ia menyatakannya pd waktu diperiksa

oleh penyidik atau PU yg dituangkan dlm bentuk laporan dan dibuat dg mengingat

sumpah di waktu menerima jabatan / pekerjaan.

Surat

Perlu dibedakan antara surat sebagai alat bukti dan surat sebagai barang bukti. Surat

sebagi barang bukti adl surat yg digunakan atau sbg hasil dr kejahatan (corpus delicti).

Sedangkan surat sebagai alat bukti scr rinci tlh diatur dlm Psl 187 KUHAP

Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yg karena persesuaiannya, baik

antara yg satu dg yg lain maupun dg tindak pidana itu sendiri, menandakan bhw tlh

trjadi tindak pidana dan siapa pelakunya (Psl 188 (1)).

Petunjuk dapat diperoleh dari : (Pasal 188 : 2)

a. Keterangan saksi

b. Surat.

c. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa (erkentenis)

Ket terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di Sidang tentang perbuatan yang ia

lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Psl 189 :1). Hal ini lbh luas

daripada pengakuan terdakwa (bekentenis).Mnrt Psl 189 (3) dinyatakan bhwa

ketrangan trdkwa hanya dpt digunakan thd dirinya sendiri.

Bagaimana dg Kroon Getuige ?

Saksi mahkota yaitu: tdw yg berstatus menjadi saksi dlm perkara terdakwa yg lain, yg

sama2 melakukan yaitu dlm hal diadakan splitsing.

Ada dua hal yg diabaikan dlm saksi mahkota :

a. terdakwa disumpah, padahal sebenarnya ia memiliki hak bohong.

b. Keterangan terdakwa digunakan utk orang lain.

Perkembangan Alat Bukti Lain

Selain yang tertuang dlm Pasal 184 (1) KUHAP, sekarang sudah diperkenalkan alat2

bukti baru dalam perundang-undangan pidana  khusus di luar KUHAP antara lain

berupa :

a. data elektronis

b. dokumen, data yg dapat dilihat, didengar atau dibaca.

Baca UU Pidana Formil diluar KUHAP antara lain : UU Korupsi, UU Money Laundering, UU Terorisme dll.